Sejarah.

Potongan resin pohon yang diolah dari Gua Mololo, Waigeo, bertanggal radiokarbon sekitar 55.000–50.000 tahun lalu. Temuan ini menjadi bukti langsung pemanfaatan tumbuhan oleh orang yang hidup di pulau dekat tepi barat laut Nugini. Pembuatannya mencakup pengumpulan serta pengolahan resin, bukan sekadar membawa benda alam tanpa perubahan ke dalam gua.¹²

Waigeo tetap terpisah dari Sahul oleh perairan dalam ketika permukaan laut lebih rendah. Permukiman dengan demikian melibatkan penyeberangan antarpulau sekaligus perpindahan darat. Peneliti memadukan bukti gua dengan rekonstruksi garis pantai untuk mengkaji kemungkinan perjalanan ke kawasan lebih luas; temuan ini menetapkan aktivitas di Mololo, bukan satu jalur migrasi yang pasti.¹²

Resin menyimpan jejak pekerjaan yang tidak terlihat dari alat batu saja: memilih hasil pohon yang berguna, mengambilnya dan mengolah bentuknya. Urutan lapisan gua menghubungkan teknologi tumbuhan awal ini dengan penggunaan hutan serta sumber daya laut pada masa berikutnya. Waigeo bukan sekadar persinggahan pada peta migrasi. Manusia tinggal, mengenali sumber daya setempat dan menjalankan kehidupan pulau ketika kondisi pantai terus berubah.²

Penggalian di Gua Andarewa dekat Fakfak menempatkan hunian paling awal yang tercatat sekitar 26.327–25.900 tahun lalu, pada puncak Zaman Es terakhir. Situs ini berada di antara Kepala Burung dan daratan Sahul yang lebih luas. Alat batu, ujung tulang, kerang, arang, serta oker mencatat kegiatan dalam beberapa lapisan hunian. Tembikar dan perhiasan berasal dari bagian yang lebih muda dalam urutan tersebut.¹

Batuan sedimen setempat diolah menjadi serpih kecil dan alat pengerik. Batuan beku yang didatangkan dari luar menimbulkan pertanyaan tentang perpindahan serta pertukaran melampaui lingkungan terdekat. Bersama catatan pedalaman Toé Kria, Andarewa memperlihatkan bahwa permukiman awal mencakup lingkungan yang berbeda, dari gua kapur pesisir hingga hutan Kepala Burung.¹

Penggalian membedakan rangkaian hunian panjang, bukan satu kumpulan benda yang ditinggalkan sekaligus. Mata alat tulang dan perhiasan dari sisa hewan pada lapisan lebih muda menunjukkan cara lain mengolah bahan; tembikar berasal dari penggunaan gua yang jauh lebih kemudian. Endapan cangkang serta arang membantu menghubungkan alat dengan kegiatan di sekitar hunian. Penggalian belum mencapai lapisan steril di bawah jejak hunian. Arang tertua yang ditemukan menandai kedalaman sejarah yang sudah diketahui, bukan kedatangan pertama manusia di Fakfak.¹

Penelitian di Toé Kria mencatat hunian di hutan pedalaman Kepala Burung sejak sekitar 24.000 tahun terkalibrasi sebelum kini. Urutan alat batu serta huniannya menambahkan sudut pandang pedalaman pada bukti permukiman awal dari gua pesisir dan pulau.¹

Situs ini membantu arkeolog menyelidiki pemanfaatan hutan pada akhir Pleistosen. Dibaca bersama Andarewa dan Mololo, temuan tersebut mencatat beberapa riwayat permukiman setempat, bukan satu jalur yang menjelaskan seluruh Nugini.¹

Hunian pedalaman mengajukan pertanyaan berbeda dari gua pantai. Penghuninya memerlukan jalan melalui hutan, bahan untuk alat serta pengetahuan sumber daya di luar terumbu dan pesisir. Urutan hunian menunjukkan bahwa penggunaan hutan hujan sudah menjadi bagian kehidupan manusia pada Pleistosen akhir. Perbandingan Toé Kria dengan gua di Bomberai memperjelas jangkauan kehidupan tersebut. Jejak awal tersebar di berbagai lingkungan, sementara setiap penggalian hanya menyimpan sebagian perjalanan dan pekerjaan manusia.¹

Naiknya permukaan laut mengubah geografi Sahul dan pulau-pulau kecil di sebelah baratnya. Kajian Mololo merekonstruksi pantai yang dahulu jauh lebih dekat ke gua di Waigeo, sebelum paparan di sekitarnya tergenang sekitar 9.500 tahun lalu. Sumber daya hutan dan laut sudah tercatat dalam aktivitas awal di situs itu.¹

Perubahan akses ke pesisir, sungai, dan pulau memberi konteks bagi permukiman dan perjalanan. Perubahan ini tidak berarti semua masyarakat berpindah pada saat yang sama, atau bahwa kepulauan sekarang selalu memiliki bentuk yang sama.¹

Ketika daratan rendah tergenang, jarak antara hunian, tempat pendaratan dan daerah penangkapan ikan berubah. Hubungan darat luas antara Nugini dan Australia juga terpisah oleh perairan Selat Torres. Sebagian bentang lama kini berada di bawah laut sehingga permukimannya lebih sulit diteliti daripada gua di atas garis pantai sekarang. Hal ini membantu menjelaskan kekosongan catatan arkeologi: tidak adanya situs pantai yang digali belum berarti tidak ada manusia atau perjalanan laut.¹

Penggalian di Gua Mololo, Waigeo, menemukan tembikar berumur sekitar 3.100–2.700 tahun, dengan kemungkinan temuan lebih awal sekitar 3.800–3.500 tahun. Wadah polos, bersalut merah, dan bergores memiliki kesamaan dengan keramik di kawasan Asia Tenggara Kepulauan serta Pasifik. Cap bergerigi rumit yang menjadi ciri tembikar Lapita awal tidak ditemukan.¹

Di Gua Manwen Bokor, tembikar lebih muda dari sekitar 1.300–1.000 tahun lalu memperlihatkan hiasan tekan dan gores yang lebih beragam. Gaffney dan Tanudirjo membandingkan temuan ini dengan Wallacea timur serta Nugini utara dan menjelaskan perubahan jangkauan jaringan regional. Wadah dan teknik pembuatannya menjadi bukti hubungan tanpa harus berarti perpindahan seluruh penduduk.¹

Perbedaan kedua gua sama pentingnya dengan kesamaan penggunaan tembikar. Permukaan merah, goresan dan ragam cap pada masa berikutnya merekam perubahan pilihan pembuatan serta penyelesaian wadah. Perbandingan dengan pulau tetangga menempatkan pilihan itu dalam pertukaran benda dan pengetahuan yang lebih luas. Raja Ampat merekam hubungan berulang melalui laut di barat serta utara Nugini, dengan pembuat tembikar setempat ikut membentuk jaringan regional.¹

Bagi rumah tangga, wadah dapat mengubah cara menyiapkan atau menyimpan makanan. Bagi arkeologi, pecahannya menyimpan jejak ketika serat dan kayu sudah lapuk. Membaca tembikar bersama alat batu serta endapan gua membantu membedakan perubahan teknologi dari pertanyaan yang lebih luas tentang perpindahan manusia antarpulau.¹

Jaringan maritim menghubungkan Papua bagian barat dengan Maluku selama berabad-abad. Sintesis ANU membahas hubungan upeti di pesisir antara abad ke-15 dan ke-19; kajian Overweel menelusuri klaim serta perundingan dalam memorandum abad ke-19. Tidore menjalankan pengaruh melalui pemimpin pesisir dan perantara, bukan satu pemerintahan yang merata di pedalaman.¹

Perdagangan, upeti, dan perdagangan budak menjadi bagian dari perjumpaan ini. Penguasa serta masyarakat setempat berunding dengan kekuatan luar yang bersaing. Klaim Belanda kemudian bertumpu pada perjanjian dengan Tidore, tetapi pernyataan kedaulatan belum membentuk kehadiran pemerintahan di seluruh Papua. Permukiman awal Benteng Du Bus dan pos permanen yang baru berdiri jauh kemudian memperlihatkan perbedaan itu.¹

Hubungan ini memberi pemimpin pantai akses ke barang impor serta dukungan luar, tetapi juga membawa pengambilan sumber daya dan kekerasan. Jangkauan hubungan upeti bergantung pada perantara, perjalanan dan kemampuan memaksakan tuntutan. Bentuknya berbeda dari pemerintahan dengan pos serta pejabat tetap. Ketika Belanda menggunakan klaim Tidore, sejarah maritim yang beragam dijadikan argumen wilayah atas masyarakat yang tidak pernah bersama-sama menyetujui menjadi rakyat Belanda.¹

Belanda mendirikan Benteng Du Bus di pesisir barat daya pada 1828 dan menyatakan klaim atas Nugini Barat. Permukiman itu tidak bertahan lama. Pernyataan klaim dan sebuah benteng pesisir tidak membentuk penguasaan efektif atas banyak masyarakat di pulau ini.¹

Catatan kolonial berikutnya memakai klaim tersebut dalam sejarah hukum serta diplomasi. Jarak waktu yang panjang sebelum pendirian pos pemerintahan menetap membantu membedakan wilayah yang diklaim dari jangkauan pemerintah sebenarnya. Masyarakat Papua beserta hubungan regionalnya terus berlangsung di luar kehadiran benteng yang terbatas.¹

Benteng merupakan upaya mengubah klaim pada peta menjadi tempat yang diduduki. Menjaga pasokan dan pasukan pantai berbeda dari memerintah masyarakat pedalaman atau memperoleh persetujuan mereka. Kegagalannya menyisakan klaim yang dapat digunakan lagi dalam perundingan tanpa pemerintahan berkelanjutan. Jarak waktu sebelum pos 1898 karena itu merupakan bagian sejarah politik: kepemilikan kolonial dinyatakan jauh sebelum negara membangun kehadiran setempat yang luas.¹

Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler tiba di Mansinam dekat Manokwari pada 1855. Perjalanan melalui jaringan maritim Indonesia timur mencakup bantuan Sultan Tidore. Misi tersebut menjadi salah satu titik penting dalam sejarah kekristenan di Papua.¹²

Catatan gereja mempertahankan kedatangan ini sebagai peristiwa awal. Sekolah serta guru kemudian menghubungkan kerja keagamaan dengan perubahan pendidikan dan kehidupan publik. Catatan sekolah misi di selatan sejak awal abad ke-20 memperlihatkan bagaimana guru setempat dan guru non-Eropa lainnya ikut membentuk pendidikan.¹²

Pertobatan dan pengajaran berkembang melalui hubungan dengan masyarakat Papua, bukan hanya kedatangan dua orang Eropa. Arti penting misi pada masa berikutnya terletak pada jemaat, kemampuan baca-tulis dan jaringan guru yang bekerja jauh di luar pulau. Peringatan Mansinam menjadi bagian sejarah publik Kristen yang dikenal di berbagai wilayah dengan tradisi gereja berbeda. Jangkauan lembaga ini kemudian memberi gereja Papua peran dalam pendidikan, pengorganisasian masyarakat dan perlindungan warga yang menghadapi kekerasan.¹²

1898 · Pos kolonial yang menetap

Manokwari dan Fak-Fak menjadi pusat pemerintahan Belanda yang menetap pada 1898. Pos tersebut memperluas kehadiran negara kolonial setelah klaim sebelumnya meninggalkan sebagian besar wilayah di luar pemerintahan rutin. Jangkauan pemerintah tetap tidak merata.¹

Pejabat mengandalkan perantara, jaringan misi, dan pemimpin setempat yang dipilih. Berdirinya pos tidak membuat seluruh masyarakat di sekitarnya langsung mengikuti lembaga yang sama. Foto dan memorandum pemerintahan mencatat sebagian proses ini, terutama melalui sudut pandang pembuat rekaman kolonial.¹

Pos tetap mengubah hubungan dengan kuasa luar. Pejabat kini dapat mencatat penduduk, menunjuk perantara dan menangani perselisihan dari pangkalan yang menetap. Masyarakat pantai menghadapi pemerintahan yang ingin menjadikan penggolongan serta tuntutannya bagian kehidupan rutin. Wewenang Papua tidak hilang begitu saja, tetapi hubungannya dengan kuasa luar menjadi lebih berkelanjutan. Pemerintahan meluas melalui pelabuhan tertentu sebelum masuk pedalaman, sehingga pengalaman masyarakat dengan negara kolonial berbeda menurut tempat dan waktu.¹

1902 · Merauke dan pemerintahan di selatan

Pos pemerintahan Belanda didirikan di Merauke pada 1902. Perluasan kekuasaan di selatan melibatkan kepolisian, misi, serta campur tangan dalam permukiman dan pergerakan masyarakat. Rekaman kolonial menjelaskan tindakan itu melalui tujuan pemerintah sendiri.¹²

Penelitian tentang misi dan sekolah menunjukkan bahwa pemerintahan tidak berkembang melalui pejabat Eropa saja. Guru non-Eropa dan hubungan setempat menjadi bagian penting prosesnya. Dampaknya terhadap anak, masyarakat, dan kewenangan perlu dibaca sebagai sejarah Papua sekaligus sejarah negara kolonial.¹²

Pos selatan menghubungkan perjalanan sungai serta pantai dengan pusat pemerintahan baru. Kepolisian dan sekolah misi membawa keputusan tentang tempat tinggal, pendidikan anak serta penanganan perselisihan ke dalam hubungan lebih dekat dengan kuasa kolonial. Bagi masyarakat Marind, perubahan masuk ke kehidupan yang sudah memiliki kekerabatan, ritual dan pertukaran. Sejarah Merauke karena itu mencakup penataan ulang kehidupan setempat, selain berdirinya kota dan kantor pemerintahan.¹²

Setelah pemberontakan 1926–1927 di Hindia Belanda, pemerintah kolonial mengasingkan tahanan politik ke permukiman penahanan Boven Digoel di Tanahmerah. Kamp ini jauh dari pusat pemerintahan kolonial di Jawa, tetapi berada dalam bentang selatan Papua yang telah dihuni, di sepanjang Sungai Digul.¹

Permukiman ini memperluas pemerintahan kolonial dan lembaga pemaksaan ke pedalaman. Catatan para buangan membahas pembatasan, pekerjaan, penyakit, dan jaringan politik; letaknya juga menghubungkan kamp dengan masyarakat Papua, transportasi sungai, serta pemerintahan di Merauke. Foto kamp dalam bagian ini merekam lingkungan bangunannya, bukan seluruh pengalaman masyarakat di sekitarnya.¹

Digoel juga menjadi ancaman bagi penggerak yang tinggal jauh dari Papua. Kisah keterasingan serta penyakit beredar melalui surat kabar, menjadikan pengasingan alat intimidasi di seluruh koloni. Pemerintah menggambarkan permukiman sebagai tempat pengawasan dan pendidikan ulang, sedangkan tahanan dipisahkan dari masyarakat serta jaringan politiknya. Papua digunakan untuk mengurung penentang kolonialisme ketika masyarakat Papua sendiri menghadapi perluasan pemerintahan yang sama di sepanjang sungainya.²

Tradisi Koreri di wilayah Biak-Numfor menghubungkan gagasan pembaruan dengan imajinasi keagamaan dan politik. Gerakan besar 1938–1943 membawa gagasan tersebut ke dalam perjumpaan dengan pemerintahan kolonial, misi, serta pendudukan perang. Para peserta tidak semuanya memberi Koreri makna yang sama.¹

Misionaris-peneliti Kamma mendokumentasikan gerakan melalui kesaksian peserta serta penafsirannya sendiri. Koreri memperlihatkan bahwa gagasan politik Papua sudah berkembang sebelum lembaga dan simbol dekolonisasi Belanda pada 1961.¹

Kamma menelusuri gerakan besar dari Supiori ke Biak, Numfor dan Yapen, dengan tokoh termasuk Stephanus Simopyaref. Harapan kembalinya Manseren Manggundi menghubungkan pembaruan kehidupan dengan penolakan terhadap penguasaan luar. Pengajaran misi, tuntutan kolonial dan kemudian pendudukan Jepang masuk ke dalam harapan tersebut. Pengorganisasian serta perlawanan bersenjata pada masa pendudukan menghadapi penindasan keras. Urutan ini menempatkan gagasan pembaruan dan tindakan bersama masyarakat Papua dalam sejarah politik sebelum gerakan referendum serta diplomasi kemudian.¹

Pendudukan Jepang dan operasi Sekutu mengubah sebagian Nugini menjadi bentang militer. Biak dan Hollandia menjadi lokasi utama operasi 1944. Lapangan terbang, bangkai peralatan, dan sisa lain masih menandai tempat masyarakat Papua mengalami pendudukan, tuntutan tenaga kerja, dan pertempuran.¹

Arsip militer sering berpusat pada operasi serta perlengkapan. Penelitian arkeologi Biak menambah jalur pembacaan, sementara ingatan setempat dapat menjelaskan pengalaman di luar catatan resmi. Foto perang merekam adegan tertentu; foto itu sendiri tidak menjelaskan seluruh pengalaman warga sipil di sekitarnya.¹

Peninggalan yang diteliti di Biak mencakup pertahanan, pesawat, kendaraan serta bangkai di darat dan bawah air. Infrastruktur perang menggunakan bentang pulau yang sama dengan permukiman dan penghidupan warga. Setelah pertempuran, benda menjadi bagian tempat serta ingatan setempat, tidak menghilang bersama pasukan. Perang juga memutus pemerintahan kolonial. Kembalinya Belanda setelah kekalahan Jepang berlangsung di tengah kemerdekaan Indonesia serta perebutan baru mengenai masa depan barat Nugini.¹²

1949–1960 · Nugini Barat setelah 1949

Penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia pada 1949 meninggalkan Nugini Barat di bawah pemerintahan Belanda. Indonesia mengklaimnya sebagai bagian bekas Hindia Belanda; kebijakan Belanda makin mengarah pada masa depan politik yang terpisah. Wilayah yang belum disepakati ini menjadi sengketa diplomatik, sementara organisasi politik di Papua berkembang dalam beberapa arah.¹

Di Serui, kegiatan Silas Papare menghubungkan Papua dengan Republik Indonesia. Johan Ariks dan tokoh lain memperjuangkan masa depan Papua yang tersendiri. Kajian regional Chauvel mengikuti perbedaan sikap ini di Serui, Biak, Hollandia, dan Fakfak, tempat jaringan setempat, pendidikan, serta hubungan dengan pejabat membentuk pilihan politik.¹

Petisi, partai, dan delegasi menjadi cara menyampaikan tuntutan kepada Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Catatan ini memperlihatkan para pelaku serta perubahan tuntutan sebelum Dewan 1961. Sejarah dekolonisasi dengan demikian mencakup perbedaan pendapat dan partisipasi politik Papua, bersama perundingan antarnegara.²

Sengketa meninggalkan orang Papua di bawah pemerintahan kolonial ketika dua negara memperebutkan masa depannya. Penggerak regional menggunakan kesempatan yang tersedia untuk menyampaikan program berbeda. Pendidikan dan pekerjaan menghubungkan masyarakat, memungkinkan kehidupan publik yang lebih luas. Menjelang akhir 1950-an, pengorganisasian ini tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai sengketa warisan Hindia Belanda. Orang Papua sudah menyampaikan tuntutan politiknya sendiri.¹

1950-an–1961 · Papuanisasi dan organisasi politik

Pada periode akhir pemerintahan Belanda, perluasan sekolah serta keikutsertaan orang Papua dalam administrasi membantu membentuk ruang politik kelembagaan baru. Papuanisasi juga menjadi bagian program Belanda untuk masa depan wilayah, di tengah sengketa dengan Indonesia.³

Pengorganisasi Papua bukan satu kelompok yang seragam. Mereka memperdebatkan kemerdekaan, hubungan dengan Indonesia, serta kecepatan dan bentuk perubahan politik. Catatan dewan dan kajian sejarah perlu dibaca bersama aspirasi yang berbeda itu, bukan memperlakukan politik Papua semata-mata sebagai hasil kebijakan Belanda.³

Sekolah, pekerjaan pemerintahan dan pertemuan politik mempertemukan wakil berbagai wilayah. Keterampilan menulis petisi, membahas kebijakan serta membentuk delegasi berkembang melalui hubungan ini. Lembaganya masih kolonial, tetapi orang Papua menggunakannya untuk menyampaikan tuntutan yang tidak sama dengan kepentingan Belanda. Dewan 1961 muncul dari kehidupan publik yang meluas tersebut. Pembentukannya membawa pertanyaan yang terus hadir dalam gerakan kemudian: siapa yang dapat berbicara untuk wilayah ini dan bagaimana beragam masyarakatnya ikut menentukan?¹

Pertambangan, perkebunan, dan migrasi mengubah penghidupan serta penguasaan tanah. Proyek yang disebut pembangunan oleh pemerintah atau perusahaan dapat dialami penduduk sebagai kehilangan hutan, sumber pangan, atau kuasa mengambil keputusan. Penelitian AJAR dan Kelompok Kerja Perempuan Papua bertolak dari hubungan yang dialami sehari-hari. Studi kasusnya membahas arti tanah bagi perempuan dan tanggapan mereka ketika hutan menjadi konsesi.¹²

Kesaksian perempuan menunjukkan bagaimana perubahan penguasaan tanah mengubah pekerjaan. Keluarga dapat berjalan lebih jauh untuk pangan, lebih bergantung pada uang atau kehilangan tempat anak belajar dari kerabat tua. Akibatnya berlangsung setelah pembukaan lahan atau pertemuan ganti rugi selesai. Penelitian partisipatif AJAR mengikuti perempuan yang menjaga pengetahuan, mengorganisir diri dan menuntut suara dalam keputusan tanah. Pengalaman mereka menempatkan biaya pengambilan sumber daya yang terus berjalan di samping pendapatan serta infrastruktur yang digunakan sebagai pembenarannya.¹

Menjelang pemilihan umum 1977, penolakan terhadap pemerintahan Indonesia meluas di sejumlah wilayah pegunungan. Warga menolak mengikuti pemilu, sementara pasukan OPM menyerang pos dan merusak lapangan terbang. Militer Indonesia mengerahkan operasi darat dan udara. Serangan menjangkau kampung-kampung di sekitar Wamena, Baliem, Karubaga dan Bokondini, dengan warga sipil menjadi sasaran kekerasan.¹

Kesaksian penyintas mencatat pengeboman dan penembakan dari udara, pembakaran rumah, penangkapan, penyiksaan, kekerasan seksual dan pembunuhan. Warga yang tidak mengenali pesawat perang keluar ke tempat terbuka, mengira pesawat membawa bantuan. Penelitian Asian Human Rights Commission dan International Coalition for Papua juga menghubungkan serangan udara dengan pengerahan pesawat OV-10 Bronco serta helikopter melalui catatan militer dan laporan pada masa itu.¹

Keluarga meninggalkan rumah dan kebun untuk berlindung. Kelaparan dan penyakit menambah kematian di antara mereka yang selamat dari serangan langsung. Penyintas yang diwawancarai puluhan tahun kemudian masih mengingat orang tua, anak, pasangan dan tetangga yang hilang. Penyelidikan yang diterbitkan pada 2013 menghimpun 4.146 nama orang yang dilaporkan meninggal dari wawancara di 15 distrik; catatan tersebut tidak mencakup seluruh korban.¹

Pengungsian memutus kehidupan kampung dan akses terhadap pangan. Keluarga yang kembali harus hidup dengan kehilangan anggota keluarga dan kerusakan penghidupan, sementara penyintas terus menuntut pengungkapan kekerasan dan pertanggungjawaban atas operasi tersebut.¹

Mambesak berdiri pada 5 Agustus 1978 di Jayapura. Dipimpin antropolog, musisi dan kurator museum Arnold Ap, kelompok ini menghimpun lagu dari berbagai wilayah Papua untuk pertunjukan, rekaman kaset dan radio. Mahasiswa dari sejumlah masyarakat ikut terlibat. Pertunjukan mingguan di museum universitas menjadikannya tempat pertemuan untuk mendengar bahasa sendiri serta mengenal bahasa orang lain.¹

Pekerjaan itu menghubungkan dokumentasi budaya dengan kepercayaan diri sebagai orang Papua. Lagu serta cerita beredar di luar masyarakat asalnya sambil tetap membawa akar setempat. Museum menjadi tempat belajar, bukan hanya penyimpanan benda. Jangkauan Mambesak juga menjadikannya sasaran aparat yang memandang pengorganisasian budaya Papua sebagai ancaman politik.¹

Ap dibunuh pada 1984 dan kelompok ini bubar. Rekaman serta ingatan anggota yang masih hidup terus membawa karya mereka setelah peristiwa tersebut. Dokumenter Muman Minggil mengikuti Yonri Revolt dan Mahardhika Yhuda yang menelusuri sejarah ini melalui wawancara, siaran radio dan kaset. Film menghubungkan pendengar sekarang dengan usaha pendidikan budaya yang dihentikan oleh kekerasan tetapi tidak terhapus.¹

Pada 1984, pergolakan dan operasi militer diikuti perpindahan besar orang Papua ke Papua Nugini. Kajian Rosemary Preston membahas pengalaman pengungsi pada 1984–1986, termasuk hubungan yang sulit antara bantuan kemanusiaan, kebijakan perbatasan, dan aspirasi politik.¹

Mereka yang menyeberang mencakup keluarga, aktivis politik, dan warga dari masyarakat yang memiliki hubungan kerabat lintas batas. Kamp dan permukiman menjadi tempat menjalani kehidupan sehari-hari sekaligus berorganisasi. Penelitian etnografi Diana Glazebrook kemudian mengikuti cara pengungsi menjalani pengasingan, pendidikan, penghidupan, dan perpindahan antara permukiman serta masyarakat perbatasan.²

Prakarsa politik lain muncul di Jayapura pada Desember 1988, ketika Thomas Wanggai memproklamasikan Melanesia Barat. Chauvel membahas prakarsa ini dalam perkembangan nasionalisme Papua. Simbol dan garis organisasinya berbeda dari gerakan Bintang Kejora, menambah arus politik yang kemudian berhubungan dengan berbagai organisasi payung.³

Menyeberangi perbatasan dapat memberi jalan keluar dari operasi militer sekaligus membawa pembatasan baru atas tempat tinggal dan perjalanan. Pengungsi harus memperoleh pangan serta pendidikan dalam kebijakan yang belum tentu mengakui tujuan politik mereka. Kekerabatan lintas batas menyediakan hubungan berbeda dari administrasi kamp. Pengasingan menjadi kondisi kehidupan keluarga yang panjang sekaligus tempat advokasi. Sejarahnya menghubungkan perjuangan di Papua dengan pengorganisasian melalui Pasifik dan luar negeri.¹²

Mama Yosepha Alomang mengorganisasi perlawanan Amungme terhadap dampak lingkungan dan sosial operasi pertambangan Freeport. Kegiatannya menghubungkan tuntutan atas tanah dengan penghidupan perempuan, tindakan bersama, dan perlakuan terhadap masyarakat adat di sekitar tambang. Goldman Environmental Prize memberikan penghargaan atas pekerjaannya pada 2001.¹

Catatan penghargaan mendokumentasikan penahanan dan penyiksaannya pada 1994 setelah ia dituduh membantu pemberontak. Catatan itu juga menguraikan kegiatan nyata: menuntut perusahaan membeli hasil kebun setempat, membentuk koperasi, dan mendukung kebudayaan. Kegiatan ini menempatkan penghidupan serta keselamatan sebagai bagian perjuangan atas tanah.¹

Penelitian Abigail Abrash menguraikan persoalan Amungme dan Kamoro mengenai tanah, perubahan lingkungan, keamanan, serta syarat hubungan dengan perusahaan. Kedua masyarakat memiliki wilayah dan hubungan yang berbeda dengan operasi tambang. Pengorganisasian mereka memberikan sejarah pertambangan setempat yang melampaui tanggal kontrak atau angka produksi.²

Pengorganisasian Alomang juga menantang siapa yang boleh merundingkan akibat tambang. Perempuan yang menyediakan pangan dan menjaga rumah tangga berkepentingan langsung terhadap keputusan tanah serta praktik perusahaan. Koperasi dan tuntutan pembelian hasil setempat mengubah kepentingan itu menjadi tindakan ekonomi bersama. Penghargaan 2001 memperkenalkan karyanya secara internasional, tetapi dasarnya adalah hubungan masyarakat yang terus dijaga. Sejarahnya menghubungkan penolakan kekerasan dengan usaha mempertahankan penghidupan serta suara di tanah Amungme.¹

Operasi militer di sekitar Timika pada 1994–1995 membawa pembunuhan, penahanan, penyiksaan serta penghilangan kepada masyarakat Amungme. Laporan Gereja Katolik menyampaikan kesaksian dari wilayah tambang kepada publik. Komnas HAM kemudian mengonfirmasi pelanggaran serius. Catatan Amnesty September 1995 memuat temuan komisi berupa 16 eksekusi di luar hukum dan empat penghilangan.¹

Salah satu kejadian berlangsung pada pertemuan doa di Hoea, 31 Mei 1995. Laporan gereja menggambarkan tentara menembaki warga, termasuk anak-anak dan pekerja gereja Martinus Kibak. Kejadian berada dalam pola lebih luas ketika dugaan hubungan dengan pejuang kemerdekaan dijadikan alasan kekerasan terhadap warga kampung. Masyarakat di sekitar tambang besar menghadapi aparat yang operasinya menjangkau rumah, pertemuan dan kehidupan sehari-hari.¹

Pengakuan komisi menantang penyangkalan resmi, tetapi belum dengan sendirinya menghasilkan pertanggungjawaban pidana atau mengembalikan kerabat yang hilang. Amnesty menuntut penyelidikan mandiri serta penuntutan. Perkara menghubungkan perjuangan tanah dengan keselamatan dan kebenaran. Dokumentasi gereja serta pengorganisasian masyarakat mengungkap pelanggaran di wilayah tempat kekuatan militer dan pembangunan ekonomi saling terkait erat.¹

Pada Januari 1996, pasukan OPM pimpinan Kelly Kwalik menyandera anggota ekspedisi ilmiah di Mapenduma. Pekerja gereja serta Komite Internasional Palang Merah ikut berunding. Operasi Kopassus di bawah Prabowo Subianto berlangsung pada Mei. Sembilan sandera yang tersisa dibebaskan pada 15 Mei; dua sandera Indonesia meninggal pada tahap akhir. Krisis menarik perhatian internasional ke pegunungan, sementara pengalaman warga kampung jauh kurang diperhatikan.¹³

Serangan tersendiri di Geselema pada 9 Mei menjadi sasaran penyelidikan berikutnya. Mark Davis merekam kesaksian warga tentang orang bersenjata yang tiba dengan helikopter putih yang mereka kenal dari kunjungan bantuan. Le Temps melaporkan bahwa penyelidikan yang ditugaskan ICRC mengonfirmasi penyamaran menggunakan helikopter yang dikenal serta kematian delapan warga sipil. Penyelidikan menyatakan petugas ICRC tidak terlibat. Serangan ini berbeda dari pembebasan sandera yang berlangsung kemudian.¹²

Menggunakan penampilan bantuan kemanusiaan mengubah harapan pertemuan aman menjadi bahaya kekerasan. Kesaksian warga menantang gambaran resmi pembebasan yang berhasil dan mengangkat kematian sipil serta perlindungan kerja bantuan. Kepemimpinan Prabowo dalam operasi terdokumentasi; identitas dan perintah setiap penembak tidak otomatis terbukti dari fakta tersebut. Catatan yang tersisa mencakup penderitaan sandera sekaligus warga yang kematiannya tertutup kisah pembebasan.¹²³

Program Merauke Integrated Food and Energy Estate, MIFEE, diluncurkan pada 2010 untuk mengembangkan produksi pangan dan energi melalui perkebunan serta usaha berskala besar. Wilayah yang direncanakan mencakup tanah adat Malind, dengan hutan sagu, tempat berburu dan sungai yang menopang kehidupan kampung. Perundingan perusahaan dengan pemegang hak tanah membawa keputusan mengenai pangan, penghasilan dan hubungan antarmarga ke dalam penguasaan konsesi.¹

Penelitian lapangan FPP, Pusaka dan Sawit Watch pada 2013 menghimpun pengalaman warga Baad, Wayau, Koa dan Zanegi. Warga menjelaskan informasi yang tidak lengkap, janji bantuan dan pekerjaan, ketentuan ganti rugi yang ditetapkan sepihak, serta kesepakatan yang tidak jelas. Perundingan melalui sebagian pemimpin juga memecah keputusan bersama masyarakat adat. Anggota keluarga yang bergantung pada tanah dapat menanggung akibat keputusan tanpa memahami seluruh isi kesepakatannya.¹

Di Zanegi, penyerahan tanah kepada PT Selaras Inti Semesta, anak perusahaan Medco, sudah berlangsung pada 2009, sebelum peluncuran MIFEE. Warga kemudian melaporkan berkurangnya tempat berburu dan ikan. Peneliti mencatat kekurangan gizi dan penyakit pada anak, sementara pekerjaan berupah belum menggantikan pangan yang sebelumnya diperoleh dari hutan dan sungai. Kunjungan dokter yang dilaporkan hanya sehari dalam sebulan memperlihatkan terbatasnya layanan ketika kebutuhan kesehatan meningkat.¹

Kehilangan akses terhadap hutan mengubah kemampuan keluarga memperoleh makanan dan mempertahankan kehidupan di tanahnya. Janji pembangunan dihadapkan pada pengalaman warga yang menjadi lebih bergantung pada penghasilan tunai, makanan yang dibeli dan keputusan perusahaan. Catatan kampung-kampung ini menjelaskan dasar tuntutan perlindungan hak tanah dan persetujuan masyarakat dalam proyek-proyek berikutnya di Merauke.¹

UNESCO memasukkan pembuatan noken dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Pelindungan Mendesak pada 2012. Noken merupakan tas simpul atau anyaman dari serat setempat untuk membawa pangan, barang, dan anak. Pembuatannya menghubungkan pengetahuan tumbuhan, keterampilan kerja, serta pertukaran sehari-hari.¹

Pengakuan tersebut mencatat ancaman pada pewarisan pengetahuan dan kebutuhan pelindungan praktik. Kajian regional juga memperlihatkan cara pembuat menghadapi perubahan pasar serta kebutuhan rumah tangga. Karya dan foto pembuat masa kini dapat dijelajahi melalui Pameran.¹

Kategori perlindungan mendesak mengakui praktik yang kelanjutannya memerlukan dukungan, bukan pencapaian selesai untuk diserahkan kepada museum. UNESCO mencatat berkurangnya pewarisan, perubahan bahan serta persaingan tas buatan pabrik sebagai tekanan. Tanggapan perlu memungkinkan pembuat berpengalaman mengajar dan generasi muda belajar. Nilai pengakuan terletak pada perhatian terhadap kebutuhan tersebut sambil menjaga praktik di tangan masyarakat yang meneruskannya.¹

Veronika Triariyani Kanem meneliti kehidupan perempuan Muyu yang membuat dan mengedarkan tas tali, disebut men, di Merauke. Pengakuan UNESCO atas noken pada 2012 meningkatkan perhatian serta permintaan wisata. Pembuatan tas dapat menghasilkan pendapatan rumah tangga, tetapi bertambahnya penjualan tidak otomatis memastikan pewarisan pengetahuan.¹

Kajian mencatat kekhawatiran perempuan tua tentang waktu yang terbatas serta hambatan struktural bagi perempuan muda untuk belajar. Tas produksi massal dari Jawa dan Makassar turut mengubah pilihan tas anak muda. Penuturan perempuan menghubungkan pengetahuan budaya dengan pekerjaan, akses pasar, serta keadaan praktis kehidupan sehari-hari.¹

Bagi pembuat, pasar mencakup mencari pembeli, memperoleh bahan dan mengatur produksi di antara tanggung jawab lain. Men yang selesai membawa waktu serta keterampilan sebelum sampai kepada pelanggan. Catatan Kanem memperlihatkan hubungan antara permintaan yang meningkat dan kondisi belajar yang tidak merata. Mendukung penjualan serta pewarisan saling berkaitan, tetapi keduanya tidak terjadi otomatis karena label warisan budaya.¹

Delegasi Papua Barat yang bertemu di Vanuatu menyepakati Deklarasi Saralana pada Desember 2014 dan membentuk United Liberation Movement for West Papua, ULMWP. Organisasi payung ini mempertemukan Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua National Coalition for Liberation, dan Parlemen Nasional West Papua.¹²

Kesepakatan ini mengupayakan wadah diplomatik bersama bagi gerakan yang kerap bersaing dalam kepemimpinan dan keterwakilan. Penilaian IPAC pada 2015 menguraikan latar organisasi serta batas persatuan tersebut. Badan diplomatik bersama tidak berarti seluruh penggerak di dalam negeri atau komandan bersenjata mengikuti satu kepemimpinan.²

Riwayat kelembagaan ULMWP kemudian mencatat prakarsa pemerintahan sementara pada 2020. Ini merupakan uraian gerakan tentang proyek politiknya sendiri. Kegiatan diplomatiknya dibaca bersama riwayat komando OPM dan TPNPB, mobilisasi KNPB, serta perkumpulan diaspora yang lebih lama.¹

Koalisi memberi anggotanya jalan untuk menyampaikan tuntutan penentuan nasib sendiri bersama kepada pemerintah Pasifik serta masyarakat internasional. Organisasi dengan sejarah domestik dan diaspora berbeda bertemu dalam wadah diplomatik. Hubungan dengan komando bersenjata tetap persoalan tersendiri: pernyataan organisasi payung belum tentu menentukan operasi TPNPB setempat. Memahami susunan ini membantu mengenali pengusul, dukungan yang diklaim serta pihak yang perlu terlibat dalam penyelesaian politik.¹²

Pada 7 Desember 2014, tentara memukuli pemuda di Enarotali setelah perselisihan mengenai lampu kendaraan. Warga berkumpul di Lapangan Karel Gobay keesokan hari untuk memprotes perlakuan tersebut. Aparat melepaskan tembakan. Empat pemuda tewas dan warga lain terluka. Tuntutan penjelasan atas pemukulan berubah menjadi penembakan massal, meninggalkan keluarga dengan perjuangan atas kekerasan awal sekaligus kematian.¹²

Komnas HAM menyimpulkan pada 2020 bahwa peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat dengan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Temuan menghubungkan penembakan dengan tanggung jawab komando, bukan hanya tindakan individu yang tidak dikenal. Bertahun-tahun berlalu antara kematian dan pengakuan resmi ketika keluarga terus menuntut penyelidikan serta penuntutan yang dipercaya.¹

Penuntut hanya membawa purnawirawan Isak Sattu ke Pengadilan HAM di Makassar. Pada 8 Desember 2022, pengadilan membebaskannya; dua hakim berbeda pendapat mengenai peran komandonya. Wakil korban serta organisasi masyarakat sipil mengkritik penuntutan yang mempersempit tanggung jawab kepada satu terdakwa. Hasilnya meninggalkan kematian yang terdokumentasi tanpa penghukuman dan memperkuat tuntutan penyelidikan rantai tanggung jawab yang lebih luas.²³

Penghinaan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya turut memicu protes di berbagai wilayah Papua pada Agustus 2019. Demonstran menghubungkan diskriminasi dengan tuntutan hak dan perlakuan politik. Tanggapan mencakup penangkapan serta pembatasan informasi, dengan kejadian yang berbeda di tiap tempat.¹

Penyelidikan Human Rights Watch menelusuri pengalaman tersebut melalui wawancara dan kajian kasus. Laporan mendokumentasikan diskriminasi yang dialami mahasiswa dan warga Papua di luar demonstrasi, menempatkan protes dalam pola perlakuan tidak setara yang lebih panjang.¹

Demonstrasi memperjelas hubungan rasisme sehari-hari dengan penyingkiran politik. Orang Papua yang belajar atau tinggal di luar Papua mengalami pelecehan serta kecurigaan karena identitasnya, sedangkan demonstran menghubungkan martabat dengan penentuan nasib sendiri. Tanggapan negara mencakup pemidanaan ekspresi politik damai serta pemutusan informasi. Wawancara HRW menunjukkan bahwa persoalan menjangkau pendidikan dan kehidupan publik biasa. Demonstrasi menantang penghinaan individu sekaligus lembaga yang membiarkan perlakuan tidak setara berlanjut.¹

Pada 3 Juni 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan pelambatan dan pemutusan internet oleh pemerintah di Papua serta Papua Barat saat protes 2019 melanggar hukum. AJI dan SAFEnet menggugat menteri komunikasi serta presiden.¹

Gangguan tersebut berdampak pada jurnalisme, pengorganisasian, dan akses informasi. Putusan menetapkan temuan hukum atas tindakan pemerintah itu dan menjadi rujukan nyata bagi perdebatan pembatasan internet berikutnya.¹

Pemerintah membenarkan pembatasan sebagai tanggapan terhadap kerusuhan dan penyebaran informasi palsu. AJI serta SAFEnet menggugat karena pemutusan juga menghalangi warga dan wartawan berkomunikasi serta mendokumentasikan kejadian. Putusan memberi akibat hukum: alasan keamanan tidak membuat tindakan tersebut sah. Perkara menempatkan kemampuan melaporkan dari Papua dalam perjuangan hak, bersama demonstrasi yang tertutup oleh pemutusan informasi.¹